Perkembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat fantastis. Bayangkan, dalam setahun saja jumlah lembaga PAUD di seluruh Riau meningkat lebih dari 300 persen. Namun sayangnya, kualitas tenaga pendidiknya kebanyakan masih belum memenuhi standar.

”Saat ini di Riau terdapat hampir 600 lembaga PAUD dengan jumlah tenaga sebanyak 2.031 orang. Sayangnya, hanya 7,2 persen saja dari jumlah tenaga pendidik itu yang berlatar belakang pendidikan S1. Padahal, PP nomor 19 mensyaratkan latar belakang tenaga pendidik PAUD minimanl S1,” kata Ketua Pendidik Usia Dini (Himpaudi) Riau, Dr Hj Netti Herawati MSi.

Bahkan yang cukup memprihatinkan, ujar Netti kepada wartawan, Sabtu (1/3) kemarin, masih ada tenaga pendidik PAUD di Riau yang berlatar belakang pendidikan hanya SMP atau sederajat.

”Inilah masalah utama pendidikan PAUD di Riau saat ini. Banyak pendidik yang belum memahami konsep yang benar dan operasional pembelajaran yang standar, sehingga dikhawatirkan stimulasi pembelajaran tidak optimal dalam membentuk kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual anak,” kata Netti, yang juga Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau.

Karena itulah, sambung Netti, dalam kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang dilaksanakan 24-25 Februari 2008 lalu di Hotel Mutiara Merdeka, Forum PAUD dan Himpaudi se-Riau sepakat untuk memperjuangkan kesejahteraan sekaligus kualitas pendidik usia dini.

Kegiatan sosialiasi dan workshop yang dibuka Gubernur Riau HM Rusli Zainal diwakili Kadis Pendidikan Riau HM Wardan MPd dan dihadiri Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas tersebut diikuti 600 tenaga pendidik PAUD seluruh Riau.

Agenda lain yang dilaksanakan bersempena kegiatan tersebut, kata Netti yang merupakan sekretaris panitia, adalah temu ramah Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknasdan dengan Gubri dan para pendidik PAUD anggota Himpaudi.

Dalam kegiatan yang berlangsung dua hari itu, juga diisi dengan Rapat Koordinasi PAUD se-Riau yang dihadiri perwakilan tiga komponen penting PAUD, yaitu Kepala Subdin Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Ketua Himpaudi dan Ketua Forum PAUD Riau, serta Perwakilan Forum PAUD dari 11 kabupaten/kota.

”Salah tema yang cukup ramai didiskusikan dalam Rakor ini adalah masalah pembinaan tenaga pendidik PAUD, baik yang lama maupun yang baru. Sekarang ini kan PAUD sudah menjamur dengan kecepatan yang sangat fantatis di Riau. Dalam setahun saja, jumlahnya meningkat sampai 300 persen,” kata Netti.

Masalahnya, sebagian besar para tenaga pendidik PAUD ini masih belum memenuhi standar sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19, di mana tenaga pendidik PAUD minimal lulusan S1. ”Banyak pendidik yang belum memahami konsep yang benar dan operasional pembelajaran yang standar. Kita kuatir stimulasi pembelajaran tidak standar,” kata dosen Unri itu.

Konsep bermain masih sering diabaikan para pendidik PAUD. Pendidikan lebih difokuskan pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) saja. ”Masih banyak lembaga PAUD yang melakukan pembelajaran tidak mengacu pada Menu Generik Pembelajaran PAUD, pedoman kurikulum dari Depdiknas,” katanya.

Karena itu, lanjut Netti, salah satu rekomendasi penting dari peserta Rakor adalah, menargetkan pada tahun 2009 nanti semua tenaga pendidik PAUD di Riau telah mendapatkan pembekalan. ”Ini memang target yang terlalu berani, tapi kami merasa perlu memperjuangkan ini. Karena kesalahan mendidik pada usia dini akan membentuk kepribadian dan kemampuan belajar seumur hidup manusia. Salah menidik, maka salah pula anak didik yang dihasilkan nantinya,” kata dia.

Selain itu, Rakor juga merekomendasikan agar pemerintah, baik Pemprov Riau maupun Pemko dan Pemkab se-Riau memperhatikan peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD dengan memberikan pelatihan maupun beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

Masalah kesejahteraan tenaga pendidik PAUD juga perlu mendapat perhatian Pemprov, Pemko dan Pemkab. ”Masalah kesejahteraan ini memang masih sangat memprihatinkan. Rata-rata insentif tenaga pendidik PAUD di Riau hanya Rp150.000 sampai Rp300.000 perbulan. Bahkan masih ada yang Rp50.000 sebulan. Padahal tugas mereka lebih berat dari seorang dosen, karena harus mengajarkan sembilan kecerdasan pada anak yang masih dalam usia emas,” kata Netti.

Sementara itu, Ketua Forum PAUD Dra Hj Septina Primawati Rusli MM, dalam kesempatan itu mengatakan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik PAUD sudah saatnya menjadi fokus utama. Ia menghimbau para Ketua Forum PAUD Kabupaten/Kota yang juga ibu bupati atau ibu wali kota untuk melakukan pembekalan pendidik PAUD sehingga bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
”Anak adalah masa depan bangsa dan amanah Allah. PAUD bermutu di Riau akan memajukan kualitas dan marwah negeri Melayu,” katanya.***